TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan keterlibatan biro perjalanan haji Al-Amin dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji semakin menguat.

Perusahaan yang dimiliki Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli itu lagi-lagi dikatakan mendapatkan kekhususan oleh Kemenag.

Adapun saksi yang mengungkapkan adalah mantan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar.

"Informasi yang kami terima memang Al-Amin mendapatkan perhatian yang cukup (soal haji)," kata Zulkarnaen usai merampungkan pemeriksaan KPK, Jumat (16/8/2014).

Meski begitu, terpidana kasus korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran ini menampik mengetahui lebih jauh mengenai perusahaan Al-Amin yang memang digunakan pejabat buat naik haji. Sebab, dirinya tidak pernah ikut haji menggunakan perusahaan tersebut.

"Saya tidak terlalu jauh soal masalah itu saya ketahui," kata Zulkarnaen.

Sebelumnya beberapa Anggota DPR yang diperiksa oleh KPK mengakui dirinya berangkat ibadah haji menggunakan biro jasa PT Al-Amin. Seperti anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Hanura, Erik Satrya Wardhana.

Bahkan ia mengaku disarankan oleh Ermalena Muslim Hasbullah selaku Staf Khusus Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menggunakan kuota haji milik PT Al-Amin Universal. Dia menggunkan perusahaan itu untuk menunaikan ibadah haji.

"Jadi kerena memang waktu itu niatnya mendadak kemudian saya mencari tahu apakah masih bisa atau tidak berangkat, ternyata saya diarahkan ke Al-Amin. Atas saran Bu Emerlena, saya cari tiket sendri," kata Erik di KPK, Jakarta, Jumat (25/7/2014) lalu.

Erik mengaku menerima saran itu lantaran perusahaan itu milik Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli.

"Saya prefer Al-Amin karena yang punya Wakil Ketua MPR, kolega juga, jadi saya lebih merasa nyaman," ujar Erik.

Melani diketahui sebagai Wakil Ketua MPR dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dia juga tercatat memiliki KBIH Al-Amin. Dalam pencarian yang dilakukan wartawan di internet, KBIH Al-Amin memiliki alamat daring yang juga melayani pendaftaran online di www.al-amintours.com.


Dalam laman itu disebutkan, Melani Leimena Suharli merupakan Komisaris Utama. Melani juga menjabat Komisaris PT. Manasik Prima (satu grup dgn Al Amin tours). Melani pun diketahui merupakan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat.

Perusahaan itu diduga mendapat jatah khusus guna mengelola kuota haji untuk penyelenggara Negara dan tokoh. Namun, kuota tersebut diduga diperdagangkan kepada pihak yang punya uang. Bahkan dari informasi yang berhasil dihimpun, kuota tersebut banyak diperdagangkan kepada anggota DPR dan orang dekat Menteri Agama.