Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komentar MS Hidayat Jika Golkar Oposisi Pemerintah: Itu Kalau Berani

Mohamad Suleman (MS) Hidayat, menteri perindustrian menegaskan tidak ingin terjadi perpecahan di tubuh partai berlambang beringin.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Komentar MS Hidayat Jika Golkar Oposisi Pemerintah: Itu Kalau Berani
TRIBUN TIMUR /NOVRA
Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian, MS Hidayat 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mohamad Suleman (MS) Hidayat, menteri perindustrian menegaskan tidak ingin terjadi perpecahan di tubuh partai berlambang beringin.

Karena itu dirinya ingin mengikuti dinamika yang berkembang di tubuh Golkar, baik terkait pelaksanaan Munas maupun arah koalisi, sikap partai kedepannya, jika maju sebagai calon ketua umum.

MS Hidayat berkeinginan mendengarkan dan mengikuti segala keinginan yang berkembang dalam DPP maupun DPD seluruh Indonesia.

"Saya ikuti aturan yang dibuat oleh DPP. Kalau Munas ditentukan tahun depan saya ikut. Tapi kalau dipercepat tahun ini saya juga ikut. Munas itu dipakai untuk konsolidasi dan persatuan.  Jangan sampai munas, meskipun saya terpilih tapi terjadi perpecahan. Itu saya tidak menghendaki," tegas dia di kompleks gedung MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Terkait arah politik Golkar kedepan jika dirinya dipilih sebagai ketua umum, MS Hidayat juga masih  melihat perkembangan politik di internal partai maupun di luar partai.

Golkar, katanya, akan tetap mengikuti sejarah berada di pemerintahan. Atau bisa juga, membuka tradisi baru berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.

"Itu kalau berani. Makanya nanti kita lihat," tuturnya.

BERITA REKOMENDASI

MS hidayat juga berpendapat, sikap politik Golkar sangat dipengaruhi, kapan Munas akan digelar. Jika awal Oktober tahun ini, menurut dia, kemungkinan berada di dalam pemerintahan dimungkinkan.

Tapi, lanjut Hidayat, kalau nantinya Munas akan diselenggarakan pada tahun 2015, maka peluang untuk berada di pemerintahan sudah tidak memungkinkan lagi.

"Karena  pemerintahan sudah terbentuk, yang akan terjadi adalah proses pemerintahan dan non pemerintahan.  yaitu koalisi untuk oposisi di parlemen. Saya punya kriteria, opisisi harus konstruktif, tidak apriori semuanya ditentang, harus didukung juga manakala itu baik buat rakyat," paparnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas