Lebih Bijak Polemik Hendropriyono Dianggap Selesai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengangkatan Hendropriyono menjadi penasehat Tim Transisi menimbulkan kontroversi setelah janda mendiang Munir, Suciwati mengungkapkan kekecewaannya pada Jokowi-JK melalui twitter beberapa hari lalu.

Suciwati menganggap Jokowi telah mengabaikan perjuangan dirinya dan aktivis HAM lainnya mengungkap tuntas dalang pembunuhan suaminya.

Salah satu deklarator Projo Fahmi Habsyi mengharapkan secara bijak agar polemik pengangkatan Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi tidak usah diperpanjang.

Menurutnya, persoalan keterlibatan Hendropriyono dalam kasus-kasus pelanggaran HAM baru dalam dugaan seperti yang disampaikan Jokowi.

"Kasus hilangnya Widji Thukul, kematian Munir, saya pikir punya bobot dan kesedihan yang sama di mata Jokowi. Jika kawan-kawan aktivis mendesak Komnas HAM,memanggil meminta keterangan dan penyelidikan kembali atas kasus-kasus itu, saya yakin Jokowi juga akan menghormati proses itu tanpa menghalangi," kata Fahmi yakin, Sabtu (16/8/2014).   

"Apalagi setelah diangkat resmi sebagai penasehat Tim Transisi lebih mudah bagi Pak Hendro menjawab segala hal yang masih diduga-duga itu. Tentu, kehormatan dan martabatnya sebagai penasehat Transisi akan beliau jaga dimata publik dengan menghormati proses apapun, "ujar aktivis 98 menambahkan.

 Ia kemudian berharap, agar publik tidak risau. Karena kapasitas Hendropriyono, imbuhnya,  hanya dijadikan penasehat di Tim Transisi yang keberadaan rumah transisi hanya 40-60 hari untuk dimintakan ide dan masukkannya,  bukan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang angotanya harus sama bersihnya dengan Jokowi, jauh dari dugaan apapun korupsi dan pelanggaran HAM.

"Saya berkeyakinan, pertimbangan Jokowi matang  mengangkat Hendro. Jokowi tidak membiarkan "baju"nya yang putih ternoda oleh langkah-langkah yang berpotensi mengurangi dukungan publik, juga  "ATM Politik" yang bersusah payah dikumpulkan dalam Pilpres," ungkapnya.  

"ATM politik harus dihemat-hemat karena masih banyak kebijakan Jokowi kedepan yang sangat memerlukan dukungan publik, pers dan gerakan civil society," pungkas Fahmi.