Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemakzulan muncul di parlemen. Hal itu seiring dengan rencana pembentukan panitia khusus pemilihan presiden.

Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla pun bereaksi atas wacana tersebut. "Impeach itu syaratnya tidak mudah, orang belum bekerja sudah di-impeach? Jadi janganlah melakukan aksi politik untuk kepentingan diri sendiri," kata Juru Bicara Tim Jokowi-JK Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Karding meminta semua pihak melihat kepentingan rakyat. Apalagi, ia mengingatkan pengeluaran dari segi biaya, tenaga serta partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 lalu.

"Kalau yang mau curang itu semestinya yang banyak bupati, mohon maaf, yang didukung pemerintahan berjalan, itu kalau mau curang. Itu logikanya," imbuhnya.

Karding mengatakan kecil kemungkinan adanya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis dalam pemilu kemarin.

"Pak Jokowi tidak punya instrumen itu, KPU, kita terima prosesnya waktu pileg, yang menurut saya pileg lebih buruk dari pilpres. Kalau kita sangsikan, kecil kemungkinannya Jokowi masuk ke KPU mengintervensi, dan tidak ada," tuturnya.

Ketua DPP PKB itu mengatakan bila MK telah memberikan putusan terkait gugatan Prabowo-Hatta, maka ruang untuk menggugat sudah tidak ada.

"Kalau toh ada hanya evaluasi saja. Mengolah menjadi bola politik yang berlebihan dan tidak proporsional menurut saya itu mencederai demokrasi," kata Karding.