TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengaku pihak Joko Widodo (Jokowi) - JK akan segera berkoordinasi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), soal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setelah Presiden RI itu kembali ke ibukota dari lawatannya di Papua.

Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2014), JK mengatakan bahwa pembahasan APBN itu tidak sekedar meningkatkan anggaran untuk pemerintahan Jokowo-JK.

"APBN itu pertama harus mencapai target yang dibutuhkan, misalkan apa tergtenya, pertumbuhan (ekonomi) tujuh persen, dibutuhkan investasi berapa, butuh keterlibatan pemerintah, swasta, aturannya seperti apa, berapa dananya," katanya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijabarkan dalam bentuk angka, yang akan dibahas untuk merubah APBN yang disusun SBY tanpa melibatkan pihak Jokowi  K itu.

Pada 23 Juli lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres), namun keputusan KPU itu digugat pasangan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi, dan keputusan tersebut diumumkan pada 21 Agustus lalu. Padahal pada 16 Agustus SBY harus membacakan pidato nota keuangan negara, dan APBN 2015, alhasil Jokowi-JK tidak bisa menyisipkan visi-misinya di APBN 2015.

Soal itu JK mengaku tidak khawatir. Ia percaya program-program utama Jokowi-JK seperti pendidikan, kesehatan dan kerakyatan juga diakomodir SBY dalam anggarannya.

"Tapi hanya perlu difokuskan," tandasnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)