Muhaimin Serahkan Jatah Menteri kepada Jokowi-JK
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyerahkan jatah menteri PKB kepada tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (J
Editor: Yulis Sulistyawan
Laporan Wartawan Surya, Fatkhul Alami
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyerahkan jatah menteri PKB kepada tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan menyusun kabinet, pada September 2014.
"Semua hal soal kabinet, saya setuju dengan tim Transisi sampai September," sebut Muhaimin usai menghadiri acara Bahtsul Masail Kebangsaan PKB Dalam Perspektif Para Muda Pesantren di Hotel Grand Kalimas, Surabaya, Sabtu (23/8/2014).
Pada acara ini, 60 pengasuh Ponpes dari berbagai daerah di Jatim, seperti Ponorogo, Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan dan Surabaya ikut hadir. Muhaimin mengaku, dirinya sudah bertemu dengan tim Transisi.
Dalam pertemuan itu, membahas banyak hal yang menyangkut program pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Karena itu, dia sependapat dengan tim Transisi bahwa penyusunan kabinet dilaksanakan akhir September.
"Dalam posisi seperti ini, saya tetap bersama Jokowi. Saya yakin sikap yang diambil PKB ini tidak akan memunculkan riak-riak kecil ditubuh PKB. Kami tidak ingin keharmonisan yang terjadi ini dirusak oleh oknum-oknum yang ingin merenggangkan antara PKB dan PDI Perjuangan," jelas Cak Imin -pangilan Muhaimin.
Sebelumnya, ada kabar hubungan PKB dengan PDI Perjuangan tidak harmonis, menyusul tidak masuknya kader PKB dalam tim Transisi. Padahal, PKB memiliki andil besar dalam menghantarkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 20154. Tim Transisi banyak diisi oleh kader PDIP dan Partai NasDem.
Saat ditanya soal itu, Cak Imin tidak banyak berkomentar. Termasuk, kekecewaan beberapa kader PKB terhadap komposisi tim Transisi. "Jika ada yang berbicara mengenai kabinet maupun kekecewaan PKB sebelum bulan September, itu tidak benar. Kalau sebelum September ngomong ini dan itu, tidak valid," ucap Cak Imin.
Ketika disinggung soal tidak bolehnya rangkap jabatan ketua partai dan menteri, Cak Imin juga tidak banyak bicara. "Merangkap atau tidak semuanya dibahas setelah September nanti," terang Cak Imin.