TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, sehingga program kemaritiman sangat perlu direspon oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode selanjutnya.

"Kemaritiman sangat penting sekali, ini dapat menjadi rencana strategis bagi DPD, selain isu amandeman UUD 45," kata Kristiadi di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Menurutnya, bidang maritim nasional di dalam negeri saat ini terlihat terlupakan dan berdampak distribusi bahan pokok melalui jalur laut menjadi mahal. Dengan demikian, diperlukan pengawalan dari DPD terkait dunia kemaritiman.

"Caranya membuat target nyata yang ingin dicapai dalam dunia kemaritiman selama lima tahun ke depan. Hal ini guna menselaraskan dengan semangat pemerintahan Jokowi juga," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam memastikan DPD dapat berkontribusi dan konsisten dalam program-program besar yang diusung, dibutuhkan sosok Ketua DPD yang mampu menghadirkan roh "political will" dalam tubuh DPD.

"Mengenai kepemimpinan, sosok Nono Sampono (anggota DPD terpilih) memiliki 'trackrecord' kepemimpinan yang bisa memberikan suasana kebersamaan atau kolegial. Tinggal bagaimana sosok seperti Nono bisa membawa peran DPD lebih bermakna ke depan," ujarnya.