TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinilai gagal mendongkrak perolehan suara Prabowo-Hatta dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memecat sejumlah petinggi dan pimpinan PAN di daerah.

Langkah ini ditempuh sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja kader PAN.

Ketua DPP PAN, Joncik Muhammad, kepada Warta Kota, Rabu (27/8/2014) mengatakan kinerja kader PAN yang dianggapnya terburuk adalah di Sumatera Selatan. Wilayah yang merupakan lumbung suara PAN sejak lama, kini justru mengakibatkan suara Prabowo-Hatta jeblok.

Karenanya pemecatan dilakukan atas petinggi dan pimpinan di sana, karena kinerja mereka sangat tidak maksimal pada Pilpres lalu.

"Karena itu kita evaluasi, dan keputusannya ialah melalui tindakan pemecatan yang kita lakukan ini," katanya, Rabu (27/8/2014).

Joncik memaparkan ada 11 petinggi DPD PAN serta kadernya yang dipecat karena hal ini. Mereka adalah Rudi Apriadi, Ketua PAN Banyuasin; Pahri Azhari, Ketua DPD PAN Musi Banyuasin; Rudi Apriadi, Ketua PAN Banyuasin; Memet, Ketua DPD PAN Prabumulih; Zaini, ketua DPD PAN Kota Palembang; Ganef Asmara, Ketua DPD PAN Muara Enim; dan Sambas, ketua DPD PAN Lubuklinggau.

Selain itu, lima caleg PAN yang juga dipecat adalah Lucianty, Ir Rustandi, Srikandi Ningsih, Mardiansyah, dan Wahidin. Lucianty dan Mardiansyah tercatat terpilih menjadi anggota parlemen DPRD Sumsel, periode 2014-2019 mendatang. Dengan dipecatnya dari PAN, maka mereka akan terancam menjadi anggota parlemen.

Sementara itu, Pengamat Politik Indexpolitika, Budiman Hidayat, menyatakan pemecatan ini mengancam legitimasi kepemimpinan daerah tingkat II Musi Banyuasin (Muba) yang Bupatinya dijabat oleh Ketua DPD PAN Muba, Pahri Azhari.

Dipecatnya Pahri, kata Budiman akan mengubah peta politik daerah setempat. Sebab, kata dia, Pahri tidak hanya dipecat dari jabatan ketua DPD tetapi, juga dari keanggotaannya di partai.

"Pemecatan Pahri otomatis akan menggugurkan dukungan PAN di parlemen terhadap pemerintahannya. Jika selama ini kader PAN di legislatif getol mengawal kebijakannya, maka ke depan itu mustahil terjadi lagi," paparnya, Rabu (27/8/2014).

Secara verbal, pemecatan berarti karena tidak komitmen, tidak patuh, tidak taat, tidak bertanggungjawab. "Jadi sulit didukung lagi," katanya.

Dengan pemecatan tersebut, katanya, kekuatan politik Pahri telah hilang. "Posisi Pahri sebagai Bupati Muba akan mudah digoyang melalui kekuatan politik parlemen," paparnya.

Ia mengatakan di Muba, PAN adalah partai pemenang. "Karenanya tanpa dukungan PAN, Pahri kehilangan taji, mudah digoyang sana-sini," ujarnya.

Terlepas alasan di balik pemecatan, posisi Pahri dinilainya makin terjepit.

Apalagi, katanya, disaat bersamaan istrinya Lucianty Pahri, caleg PAN terpilih untuk provinsi Sumsel, juga dipecat dari partai.

"Ini malapetakanya. Kita tunggu saja dinamika politik ke depan," tegasnya.(bum)