TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, jika pemerintahan Jokowi-JK positif menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dukungan besar masyarakat dalam Pilpres lalu, akan berbalik arah menjadi ancaman.

"Sebagian besar masyarakat menggantungkan harapan tinggi terhadap pasangan tersebut. Namun, jika pada pemerintahannya Jokowi menaikkan harga BBM, dikhawatirkan akan membuat masyarakat kecewa," kata peneliti LSI Rully Akbar dalam konfrensi pers di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Akbar mengatakan, SBY-Boediono mendapat kepercayaan masyarakat sebanyak 68,50 persen. Di sisi lain, pasangan Jokowi-JK justru melampaui SBY dengan perolehan 71,73 persen.

"Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat juga berbanding lurus dengan kekecewaan. Mereka lebih cepat kecewa kalau ternyata Jokowi-JK kedepan tidak bisa memenuhi harapan mayarakat," katanya.

Menurutnya, keinginan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM akan membuat tingkat popularitas Jokowi merosot jika melakukan hal sebaliknya. Hal yang sama pernah terjadi dalam pemerintahan SBY. Dimana tingkat kepuasan masyarakat merosot tajam seiring kebijakan kenaikan harga BBM.

"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan," ujarnya.

Untuk diketahui, hasil survei LSI pada periode 24-26 Agustus 2014 yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, menunjukan sebagian besar mayarakat akan menolak kenaikan harga BBM. Sebanyak 1200 responden dilibatkan dalam survei tersebut.