TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku cuek dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang tidak mau menaikkan harga BBM di akhir masa pemerintahannya ini. Hal itu membuat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - JK mau tak mau harus menaikkan harga BBM.

JK kepada wartawan usai menghadiri "Talk Show REI Bagian Dari Solusi: Menghapus Ekonomi Biaya Tinggi dan Menjamin Kepastian Hukum," di hotel JS.Luansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2014), mengaku tidak masalah jika SBY tidak mau menaikkan harga BBM

"Ya tidak apa-apa, kalau pemerintah ragu-ragu, tidak apa-apa, yang penting negara selamat," katanya.

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu juga mengatakan, jika pemerintahan SBY ingin memelihara antrean yang terjadi di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM dan negara kewalahan mensubsidi, maka pihaknya tidak akan menghalangi.

"Kalau mau antrean terus menerus, silahkan saja," ujarnya.

Menurutnya harga BBM harus dinaikkan, agar subsidi yang per tahunnya mencapai sekitar Rp 300 triliun itu tidak habis untuk pengendara mobil. Resiko dari kenaikan harga BBM itu kata dia sesuatu yang harus ditanggung.

"Yang penting negara selamat, tidak bangkrut. Kalau tidak maka sewaktu-waktu likuiditas pemerintah akan habis, padahal uang itu akan habis di knalpot mobil," katanya.

Ia menyebutkan semua orang seharusnya setuju, subsidi untuk para pengendara mobil itu lebih baik dialihkan ke pembangunan mulai dari jalan, pertanian hingga rumah sakit.

Soal berapa harga yang pantas untuk BBM bersubsidi menurutnya, ia mengaku belum bisa menjawabnya. Kata dia hal itu masih di kaji.