TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kebijakan pemerintah inkumben maupun pemerintahan baru terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menyusahkan buruh.

Menurut Iqbal, jika pemerintah menaikan harga BBM, bakal menyebabkan daya beli buruh menurun. Jika ini terjadi, persoalan lain yakni kemiskinan baru akan muncul.

"Kebijakan pemerintah sekarang maupun pemerintah yang baru, yaitu efek negatif akibat diberlakukannya pasar bebas ASEAN 2015 dan rencana kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli buruh dan rakyat. Sehingga, akan memunculkan kemiskinan baru," kata Iqbal dalam pernyataan resmi, Rabu (27/8/2014).

Karena itu, Iqbal mengungkapkan pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, KSPI menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah.

"Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah minimum 30 persen dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 84 item ,tahun 2015 manfaat jaminan pensiun buruh sebesar 75 persen dari upah terakhir seperti yang didapat oleh PNS," sebut Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menyerukan bila pemerintah inkumben maupun pemerintah baru tidak menanggapi pernyataan sikap KSPI tersebut, KSPI akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan.

Ia mengestimasi aksi akan dilakukan pada akhir Oktober atau November mendatang di 20 provinsi di Tanah Air.

"Bilamana pemerintah sekarang atau pemerintah baru tidak mengadopsi sikap ini maka KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota dan puncaknya aksi mogok nasional pada akhir Oktober atau November yang diikuti lebih 2 juta buruh," jelas Iqbal.