TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya belum melakukan pengkajian terkait rencana pengurangan subsidi termasuk penaikan harga BBM oleh Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

Kepada wartawan di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (27/8/2014), Bambang mengatakan walau pun KPK sempat menangani kasus korupsi terkait pertambangan dengan tersangka Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Namun pengkajian tersebut tidak sampai membahas soal kuota subsidi hingga persediaan ke arah Jakarta.

"Yang dilakukan KPK belum sampai ke hilir," katanya.

Menurutnya soal Sumber Daya Alam, termasuk soal minyak bumi dan turunannya seperti BBM, adalah hal-hal yang harus diawasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Apabila ada informasi yang mengarah ke tindak pidana korupsi, Bambang mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penindakan terhadap para tersangka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jokowi berharap subsidi untuk BBM dikurangi. Hal itu antara lain untuk mendongkrak perekonomian, mengantisipasi kelangkaan BBM dan memberikan ruang fiskal yang lebih.