TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), menganggap gagasan tim Transisi
Joko Widodo (Jokowi) - JK, tentang pembentukan lima Menteri Kordinator (Menko), dalam kabinet Jokowi - JK, bukan lah suatu hal yang final.

Kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014), JK mengatakan pihaknya banyak menerima usul, termasuk usulan dari tim Transisi Jokowi - JK tentang lima Menko tersebut.

"Banyak orang punya usul, memang belum final," katanya.

Semua hasil kajian tim Transisi Jokowi - JK kata dia akan ditelaah ulang oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Pada akhirnya Jokowi dan JK lah yang akan menentukan apakah hasil kajian tersebut akan diterapkan di pemerintahan.

"Jangan lupa, yang tentukan semua itu Jokowi - JK," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa yang paling penting dalam persiapan pemerintahan seperti yang dilakukan tim Transisi Jokowi - JK, adalah membuat pemerintahan yang baru setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang bisa langsung bekerja.

"Maka kita menjaga struktur yang ada, kalau ada perubahan tidak banyak," tambahnya.

Sebelumnya JK sempat menyebutkan bahwa untuk merubah kabinet akan memerlukan waktu dan biaya yang besar.

Ia mencontohkan suatu kementerian yang baru dibentuk atau pun baru dibangun, akan butuh berbulan-bulan untuk menyesuaikan diri sebelum bisa efektif bekerja.

JK mengakui apa yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan 34 kementerian termasuk 3 Menko di dalamnya, sebagai sesuatu yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kata dia hal itu tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang luas wilayahnya lebih sedikit, maupun dengan negara-negara federal.

Sedangkan gagasan 5 Menko itu awalnya dituturkan deputi tim Transisi, Andi Widjajanto kemarin, Kamis (28/8), di Rumah Transisi Jokowi - JK, di Menteng, Jakarta Pusat.I

Ia menyebut ke lima Menko itu adalah Menko lingkungan, daya saing, produktivitas, kesejahteraan, politik dan governance.

Selain itu ia juga menjelaskan,  soal sejumlah pilihan bentuk kabinet, antara lain 20,24,27 dan 34 kementerian. (NURMULIA REKSO PURNOMO).