TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan ikut menanggapi wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu menjawab pertanyaan di mana PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikan BBM saat diluar kabinet selama 10 tahun.

"Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada di luar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi," kata Megawati Soekarnoputri mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. "Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu," ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi. "Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY," kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalankan roda pemerintahan selama 10 tahun. "Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan," ujarnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. "Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?" kata Megawati.

Sementara Presiden terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikan harga BBM. "Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik," kata Jokowi.