TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan Pemerintah tidak mau menjamin kuota 46 juta kiloliter BBM bersubsidi yang ada dalam APBN 2014 mencukupi hingga akhir tahun. Alasannya, masa jabatan pemerintahan SBY hanya sampai 20 Oktober 2014.

"Sampai 20 Oktober saya bertanggung jawab. Saya Menteri Koodinator Perekonomian sampai 20 Oktober, makanya sampai 20 Oktober saya yang bertanggung jawab. Nanti selanjutnya serahkan ke pemerintah yang akan datang," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, Jumat (29/8/2014) malam.

Meskipun demikian, Pertamina tidak perlu takut kuota 46 juta kiloliter bakal jebol. Pasalnya, hal tersebut bukan tanggung jawab Pertamina tetapi tanggung jawab pemerintah. "Kuota itu urusan pemerintah bukan pertamina. Pertamina tugasnya menyalurkan," kata CT.

Sebelumnya, Pertamina menyatakan kuota BBM bersubsidi habis sebelum tutup tahun, maka Pertamina akan terkena resiko yang besar. Pasalnya, kuota BBM di APBN 2014 hanya dipatok 46 juta kilo liter.

"Kalau kuota itu terlampaui, maka resikonya ada di Pertamina. Pertamina tidak akan dibayar jika over kuota, makanya tidak boleh over, " ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Hanung menjelaskan, membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi saat ini murni terjadi karena konsumsi masyarakat yang besar. Sementara itu kata Hanung, kuota BBM subsidi sudah dipatok dalam APBN 2014 turun dari tahun lalu yang berjumlah 48 juta kilo liter.