Pemerintahan Jokowi-JK Akan Tambah Biaya Pendidikan di 2015

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jokowi-JK dibidang ekonomi, Arif Budimanta mengungkapkan pemerintahan Jokowi-JK akan menambah anggaran pendidikan hampir 10 triliun pada tahun 2015.

"Sekarang kan wajib belajar hanya 9 tahun. Jadi di tahun 2015, bisa sampai 12 tahun diseluruh Indonesia. Alokasi dana di RAPBN 2015 senilai 119,5 triliun," tutur Arif saat ditemui Tribunnews.com di Jalan Cemara nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).

Menurutnya, anggaran pendidikan di pemerintahan pusat itu sudah masuk kedalam program kartu Indonesia pintar.

"Anggaran dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu diajukan melalui Rapat Banggar (Badan Anggaran) RAPBN 2015," tandasnya.

Menurut Nota Keuangan 2015 yang dikeluarkan pemerintah saat ini, anggaran pendidikan pada pemerintah pusat direncanakan Rp 119,459 triliun untuk tahun depan. Meningkat hampir 10 triliun, jika dibandingkan dari tahun ini yang hanya di anggarkan sejumlah Rp 113,269 triliun.

Kata Arif, program Indonesia Pintar lebih memfokuskan untuk pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Kalau untuk perkuliahan paling kita akan menambah beasiswa-beasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan, secara perlahan biaya kuliah juga akan di Gratiskan. Namun proses pengalihan dari konsumtif ke Produktif bisa berjalan," kata Arif.