KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Petinggi Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok mengatasnamakan Masyarakat Bersama Anti Korupsi (MABES Anti Korupsi) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/9/2014).

Mereka datang untuk mendesak lembaga antirasuah itu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi negara.

Koordinator Mabes Anti korupsi, Rahman Latuconsina menuturkan dengan terpilihnya presiden Indonesia yang baru, sudah sepantasnya harapan baru akan pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil dan merata bisa ditegakkan.

"Fenomena bahwa hukum hanya bersifat sektarian dan tebang pilih hampir nyata ketika sampai hari ini, KPK belum mampu menyentuh korupsi yang luar biasa di lingkungan kekuasaan," kata Rahman.

Rahman mencontohkan, kasus-kasus korupsi seperti Hambalang, Century, serta hibah Kereta Rel Listrik (KRL) dari Jepang sudah cukup menggambarkan ketidakberdayaan hukum di hadapan penguasa.

"Nama Boediono, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Hatta Rajasa sudah berulang kali disebut, tapi tak sekalipun diusut, bahkan sekedar dipanggil untuk diperiksa juga tidak," kata Rahman.

Untuk itu, Rahman dan kawan-kawan yang juga tergabung dalam relawan Jokowi-JK akan terus memantau upaya penegakan hukum di era pemerintahan yang baru kelak.

Rahman juga berharap bahwa kasus-kasus tebang pillih seperti sekarang tidak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK kelak.

"Kami akan awasi terus. Tegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata
Rahman.