TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Struktur dan nama-nama menteri di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus diusulkan dari berbagai pihak.

Kepala Bidang Kajian dan Pengembangan Walhi, Khalisah Khalid berpendapat postur dan syarat menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya ditunjuk setelah uji publik.

Berbicara mengenai syarat menteri, Khalisah berharap pimpinan dan pengurus partai politik sebaiknya tidak rangkap jabatan. Calon-calon menteri itu juga harus kompeten dibidangnya, bebas dari korupsi dan tindak pidana serta efisien dalam penataan demokrasi.

"Oleh karena itu nama-nama ditunjuk perlu diuji secara terbuka dengan pertimbangan tersebut sebelum diangkat secara definitif,"ujar Khalisah di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (2/9/2014) siang.

Lebih lanjut Khalisah mengusulkan, perdebatan mengenai formasi struktur kabinet yang telah menghasilkan tiga opsi bisa mempertahankan opsi perampingan kabinet. Perampingan ini dimaksudkan untuk memberi efesiensi kepada orang-orang yang akan duduk di kursi menteri.

"Walhi mendorong terbentuknya menko perlindungan lingkungan dan Sumber Daya Alam,"kata  Khalisah.