TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politisi partai Gerindra, Martin Hutabarat mengungkapkan alasan partainya menghendaki digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai dengan semangat antikorupsi.

"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Martin ketika dikonfirmasi, Jumat (5/9/2014).

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina partai Gerindra menuturkan, Pilkada yang dilakukan secara langsung rentan akan politik uang. Menurutnya, pengalaman 10 tahun menggunakan pemilihan langsung di daerah membutuhkan uang yang cukup besar hingga puluhan miliar untuk tingkat Kabupaten dan Kota.

"Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunkan politik uang," tuturnya.

Martin membandingkan dengan Pilkada yang diadakan melalui DPRD yang ia yakini minim penyimpangan. Karena menurutnya, DPRD akan mudah mengawasi dan KPK juga akan gampang melakukan kontrol kepala daerah terpilih.

"Sampai sekarang (Gerindra) masih solid mendukung pemilihan Pilkada lewat DPRD. Sampai pengambilan keputusan," ujarnya.