Pilkada Lewat DPRD, Politik Uang Bisa Lebih Besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar Poempida Hidayatullah tidak habis pikir munculnya kembali wacana mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Wacana yang dihembuskan oleh koalisi merah putih tersebut dinggap Poempida terlalu mengada-ngada.

“Kalau tujuannya agar anggaran pilkadanya efisien itu logikanya betul, namun belum tentu casenya seperti itu, bahkan bisa saja nanti poltik uang lebih besar terjadi di DPRD. Jadi tidak ada jaminan. mungkin dari segi APBN efisien, namun dari sisi cost politiknya akan lebih besar. Kita tidak tahu harga harga suaranya berapa?,” ujar Poempida di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014)

Poempida mengatakaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa dilaksanakan apabila penegakan hukum telah dilakukan secara baik. Namun lanjut Poempida, hal tersebut sulit dilakukan.

“Kecuali penegakan hukun nanti benar benar dilakasanakan. Dia jaga basis transaksi politik uangnya, tapi itu sulit bagaimana mengawasinya kita mempunya 500 Kab Kota,” ujar Poempida.

Selain itu menurut Poempida Pilkada melalui DPRD tidak menjamin surutnya konflik di tengah masyarakat. lanjut Poempida, justru konflik rentan terjadi karena kepala daerah yang terpilih nanti kemungkinan besar tidak merepresentasikan keinginan masyarakat.

"Bahkan nanti bisa terrjadi keributan juga, karena pemimpin yang terpilih tidak merepresentasikan keinginan masyarakat. Masyarakat sudah mulai menikmati kepala daerah dipilih langsung. Tiba tiba muncul orang yang dipilih DPRD dan tidak disukai masyarakat, itu gimana pertanggungjawabannya,” ujar Poempida.