Politisi Hanura: Pilkada Langsung Demokratis
Pengalaman pilkada langsung selama ini telah menghasilkan perubahan baik sebuah daerah.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satya Wardhana menolak pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD karena tidak demokratis. Lain halnya dengan pilkada yang langsung dilakukan rakyat.
"Saya kira untuk pemilihan kepala daerah secara langsung itu demokratis," kata Erik dalam sebua diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, salah besar jika pilkada lewat DPRD memiliki motif mengamankan kekuasaan partai Koalisi Merah Putih di antaranya Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan Golkar.
Erik menegaskan, Partai Hanura tetap bersikeras mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat yang kini sudah berjalan pascareformasi. "Itu lebih baik," imbuhnya.
Pengalaman pilkada langsung selama ini telah menghasilkan perubahan baik sebuah daerah. Ia mencontohkan kepala daerah yang dipilih secara langsung yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Termasuk juga fenomena Pak Jokowi (dipilih secara langsung). Jadi saya kira masih diperlukan pemilihan yang tidak diintervensi oleh oligopoli politik," tandasnya.
