TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala) menolak pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD, seperti yang diusulkan sebagian besar fraksi di DPR RI.

"Jelas kami menolak, besok kita inggin bertemu dengan komisi II DPR, untuk menyampaikan penolakan kami terhadap pemilihan kepala daerah dipiih DPRD," kata Inisiator Gerpala Jumhur Hidayat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2014).

Menurut Jumhur, kepala daerah yang dipilih secara langsung lebih mempunya tanggung jawabnya kepada masyarakat, sebab dipilih oleh rakyat.

Tetapi, jika kepala daerah yang memilihnya anggota DPRD dipastikan penuh kepentingan. "Mereka (kepala daerah) nanti tidak amanah dan tidak memiliki tanggung jawabnya kepada rakyat yang telah milihnya," ujar Jumhur.

Diketahui, saat ini usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.