TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD, kini, terus bergulir. DPR bisa mensahkan sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014 berakhir.

RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD dianggap mencederai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.

“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, M Jumhur Hidayat, Minggu (7/9/2014).

Gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan adalah untuk menyadarkan jika RUU disahkan, konsekuensinya adalah bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan berbagai praktik korupsi, politik uang serta yang bisa mencalonkan hanya kaum berduit.

“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” tegas Jumhur.

Saat ini, lanjutnya, pilkada langsung meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, katanya lagi, masih bisa dibenahi.

Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh. “Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.

Seharusnya, ia berharap, DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung.

Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, Jumhur menganggap tidaklah tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.

"Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justru mengkhianati rakyat itu sendiri dan yang untuk menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu," tegasnya.

Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. pengusung, ia anggap sangat subjektif dan menghina rakyat karena dituding sebagai alasan ongkos politik mahal.

Ongkos pilkada menjadi mahal disebabkan mental dan watak serakah politikus. "Selama ini, pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung," katanya.

“Pergerakan rakyat akan segera melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk melakukan aksi unjur rasa menolak RUU tersebut disahkan. Sekarang bukan saatnya diskusi tapi aksi turun ke jalan dengan masif, ” ujar Jumhur menegaskan kembali.

Beberapa LSM pergerakan rakyat juga ikut menolak RUU tersebut. Di antaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta paraahasiswa dan pegiat demokrasi.