TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menilai pendukung Kepala Daerah dipilih DPRD adalah partai penakut.

Deputi JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan partai politik yang menghendaki dipilih DPRD mempunyai empat ketakutan sekaligus.

Pertama, kata Masykurudin, takut dekat dengan pemilih. Pilkada langsung adalah kesempatan besar partai ditingkat lokal untuk saling mendekatkan dalam berkomunikasi politik dengan pemilih.

"Masa kampanye dalam Pilkada adalah masa penting bagaimana partai politik membuktikan diri kedekatannya dengan pemilih. Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, partai takut akan sikap kritis pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya," kata Masyukurudin di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Kedua, kata Masykurudin, partai politik takut dievaluasi. Ia mengatakan pada level eksekutif, adalah hak pemilih untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.

Bila pemilih menilai selama kepemimpinannya partai daerah dipandang buruk, maka hak bagi pemilih untuk tidak lagi memilih calon dari partai tersebut.

"Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, berarti partai takut akan adanya evaluasi publik atas kinerja pemerintahannya," tuturnya.

Kemudian, lanjut Masykurudin, partai politik takut menjadi partai terbuka. Dalam Pilkada langsung, aspek keterbukaan dari partai menjadi salah satu kunci kemenangan.

Semakin partai membuka diri terhadap proses pencalonan yang menyerap aspirasi maka semakin membuka peluang menang.

"Bila Pilkada kembali ke DPRD, maka partai ketakutan terhadap apa yang terjadi di internal partai politik yang sesungguhnya adalah lembaga publik," ujarnya.

Terakhir, Masykurudin melihat partai politik takut dipantau. Ia mengatakan dalam proses Pilkada langsung, elemen organisasi masyarakat sipil mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kontrak-kontrak politik yang dibangun antara pemilih dengan calon yang didukung partai adalah bagian penting untuk membangun akuntabilitas pemerintahan.

"Bila Pilkada kembali ke DPRD, maka partai politik ketakutan terhadap pemantauan kinerja pemerintahan dari elemen masyarakat sipil tersebut," tuturnya.