TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keterbukaan Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla menerima pelbagai masukan dalam proses persiapan pemerintahan baru telah mendorong banyak diskusi, termasuk di kalangan kampus.

Kali ini Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memberikan masukan membahas tantangan kenaikan BBM dan Kartu Indonesia Sehat di Solo, Minggu (7/8/2014).

"Kita aktif memberikan masukan kebijakan untuk Pak Jokowi sejak lama, hasilnya sudah ada yang dibukukan. Ini akan diserahkan. Saya lihat isu kenaikan BBM harus dikelola agar tidak menyusahkan masyarakat miskin apalagi salah sasaran. Perlu ada kedisiplinan mekanisme subsidi agar negara tepat melindungi orang miskin", ungkap Rektor UMS Bambang Setiaji dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/9/2014).

Dijelaskan, mekanisme subsidi juga akan paralel dengan rencana program Kartu Indonesia Pintar. Menurutnya, hal ini berkorelasi dengan visi pendidikan Jokowi.

"Dalam bacaan saya, visi ekonomi Jokowi berkorelasi dengan visi wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan biaya bagi orang tidak mampu. Lembaga pendidikan swasta berhak mendapat subsidi pendidikan karena selama ini menopang pendidikan negara", tutur profesor ekonomi ini.

Lebih lanjut Tim Fakultas Kedokteran UMS menilai BPJS dapat diimplementasikan melalui Kartu Indonesia Sehat.

Menurut dia, program kesehatan Jokowi ini dapat menutupi kelemahan BPJS yang tidak efektif sistem rujukan kesehatannya.

"Sistem rujukan harus bersifat nasional yang membuat orang dengan mobilitas tinggi dapat tercakup", papar Em Sutrisna dari perwakilan tim.

Sementara itu, Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq yang hadir dalam pertemuan, menilai partisipasi kampus sangat penting sebagai wujud urun rembug masyarakat sipil.

Menurutnya, Partisipasi politik warga menjadi sangat krusial buat Jokowi-JK.

"Apa yang dilakukan UMS mewakili rasa tanggung jawab moral dan intelektual kampus terhadap pemerintahan baru, terlebih Jokowi berasal dari Solo", tutur Fajar.