Cegah Dana Siluman Beredar, Jokowi-JK Harus Awasi Izin Usaha
untuk mendirikan usaha masih banyak hambatan dari pemerintah pusat dan daerah yang sering tumpang tindih
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mencegah mengalirnya dana-dana siluman di pusat dann daerah, pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan pengawasan intensif izin-izin usaha.
"Pemerintah perlu mengawasi izin-izin usaha. Jangan sampai ada biaya-biaya siluman yang dimainkan perusahaan pusat sampai daerah," ujar CEO Markplus, Hermawan Kertajaya kepada Tribunnews.com, usai peluncuran lagu 'Indonesia Wow' di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin (8/9/2014).
Menurutnya, untuk mendirikan usaha masih banyak hambatan dari pemerintah pusat dan daerah yang sering tumpang tindih. Sehingga izin mendirikan usaha menjadi terhambat.
Pemerintahan mendatang lanjut Hermawan juga diharapkan dapat pro bisnis. "Artinya kalau pebisnis tidak didukung sehingga tidak bergairah, maka tidak ada invesment dan tidak ada daya beli," ujarnya.
Sedangkan kata Hermawan untuk melakukan promosi gunakanlah marketing (Menteri) yang baik dan benar dalam berusaha (menjalankan pemerintahan). Hermawan pun mengibaratkan sifat pemasaran yang baik dengan sifat Nabi Muhammad SAW.
"Sifat marketing itu kan seperti marketingnya Nabi Muhammad yaitu Al Amin. Jadi harus Siddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathanah (cerdas). Tapi jangan dikurangi jadi tiga ya," ujarnya.(Achmad Rafiq)