TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (pilkada), baik gubernur, bupati/Wali Kota dipilih DPRD mendapat perhatian berbagai kalangan, termasuk aktivis.

Pemilihan langsung dianggap bagian tidak terpisahkan dari gerakan reformasi 1998.

“Pilkada melalui DPRD tidak lebih sebagai pengkhianatan terhadap gerakan reformasi 1998, ” kata inisiator Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala)  Jumhur Hidayat di Ruang Komisi II DPR, Senin (8/9/2014).

Dikatakan, perubahan sikap empat fraksi DPR, yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Golkar yang sebelumnya menolak usulan pemerintah, bahwa gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD sungguh mengejutkan.

Apalagi,  keputusan tersebut diambil di saat akhir masa tugas anggota DPR 2009-2014.

"Perubahan itu terjadi pasca pemilihan presiden (pilpres) 2014, yang justru di saat pemerintah sudah setuju, pilkada dilakukan lansung oleh rakyat," Jumhur mengingatkan.

Menurutnya, sikap tersebut berbahaya dan merendahakan aspirari rakyat. Sebab survei menjelaskan, 74 persen rakyat masih menginginkan pilkada langsung dan tidak diwakilkan melalui DPRD.

Jumhur kemudian berharap kepada Komisi II DPR bisa mengabulkan harapan sebagaian rakyat tersebut. Hal ini, lanjutnya lagi, juga didasari  perjuangan, dan  tidak harus mengulang sejarah pada reformasi 1998.

Gerpala kemudian meminta Hakam Naja untuk menerima unjuk rasa ribuan aktivis yang akan datangi DPR pada kamis ini.

"Berbagai elemen gerakan rakyat akan bersatu menjebol keangkuhan DPR," pungkasnya.

Elemen Gerpala meliputi, SPN, KSBSI, FSPMI, KSPI, BADKO HMI, DPP IMM, LMND, GASPERMINDO, SBSI, Kornas JKW, GAPERSSI, PDKPK 5, POKJA PEND, Kebangkitan Indonesia Baru.

Kemudian,  Tani Merdeka, Gotong Royong, FAIT, P2KC, Kopi Jogja, HIPMIKINDO, Gerakan Lintas Aktivis, Redinusa JAKKI, DIP KNPI, ELNUSA 2000, FISBI, Suara Rakyat, Daulat Rakyat, KPPI, IDERING, Press 36, Fokus Madani, KORIH, LESSTARI, KAMERAD, PP. HIMMAH, GEMAKU, JCI, CONSENT, S2 Alumni UNSAT, PP GPII, PP Gerak API, serta Wira Muda Nusantara.