TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengamat menilai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencalonkan diri kembali jangan dipilih lagi karena selama 5 tahun duduk di BPK tidak memperlihatkan kinerja yang baik.

"Selama duduk di BPK masih banyak terjadi penyelewengan keuangan negara dan korupsi jalan terus. Jadi mereka sudah tidak layak lagi duduk di BPK," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Apalagi kata Ucok, mereka yang mencalonkan diri kembali itu dari kalangan politisi. "Mereka mempolitisi hasil-hasil audit BPK. Jadi mereka tidak usah masuk lagi ke sana (BPK)," kata Uchok.

Uchok menyebutkan beberapa contoh hasil audit BPK dipolitisasi. Seperti kasus penyalahgunaan wewenang dalam penentuan opini LKPD Kalteng dan kasus kriminalisasi terhadap penentuan kerugian negaraan PDAM Makassar.

"Kalau mereka mempunyai hubungan kedekatan politik dengan kepala daerah maka diberikan penilaian dengan opini yang baik dan sebaliknya jika merasa musuhnya dibuka kasusnya dan diumumkan ke publik," kata Uchok.

Khusus dengan Rizal Djalil, kata Uchok, selain dari politisi, juga tidak memiliki latar belakangan auditor. "Seharusnya pimpinan BPK itu punya latar belakang bidang audit. Jangan hanya menikmati fasilitas yang disediakan negara," kata Uchok.

Secara terpisah, pengamat politik Boni Hargens juga menegaskan, jika ada orang yang ngotot untuk menjadi anggota BPK maka dijamin tidak punya motivasi yang baik untuk melayani negara.

"Pasti ada vested interest (kepentingan pribadi -red)," kata Boni.

Bahkan Boni juga menilai Rizal Djalil tidak pantas lagi menjadi pimpinan BPK.