Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Doktrin Indonesia Poros Maritim Dunia mendorong Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana membentuk Kementerian Maritim. Bagaimana posisi Badan Koordinasi Keamanan Laut selanjutnya?

Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksyda Desi Albert Mamahit mengaku pertemuan dengan Tim Transisi Jokowi-JK saat bertemu Menko Polhukam Djoko Suyanto masih belum membahas soal Kementerian Maritim. "Saya belum tahu Kementerian Maritim, ini belum jelas. Cuma pertemuan kemarin antara Tim Transisi membahas secara umum dengan lembaga dan kementerian di bawah Polhukam," ujar Mamahit di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2014).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Transisi hanya menjabarkan secara umum posisi kementerian mendatang harus mengacu pada doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bakorkamla siap memadukan doktrin itu.

"Dengan doktrin seperti itu, artinya Bakorkamla akan siap. Tapi belum jelas dijabarkan seperti apa. Dan belum dijelaskan akan dibangun sekian kementerian," sambung Mamahit yang juga Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.

Selama ini Bakorkamla yang sedang menuju pada penguatan lembaga keamanan laut, menjadi Badan Keamanan Laut karena masih menunggu pengesahan payung hukum yang harus disahkan di DPR dalam waktu dekat.

Dengan luas dua pertiga wilayah Indonesia, memang suatu keharusan Indonesia memiliki badan khusus yang mengatur keamanan laut. Penguasaan laut Indonesia sangat menentukan bukan saja secara geografis, tapi geopolitik dan juga geostrategis.

"Sekarang proses dari Bakorkamla menjadi Bakamla sudah ada. Sejauh mana tahapannya, tinggal sedikit lagi. Untuk menjadi Bakamla, bisa mengambil sedikit perubahan UU No 6 Tahun 1996 tentang perairan," imbuhnya.