TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha menyampaikan nota keberatan atas pemecatan Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Ia menilai pemecatan tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan konstitusi partai.

"Kepada forum rapat, saya sampaikan nota keberatan pemecatan, karena ketum diganti lewat muktamar. Bukan saya membela SDA tapi saya berpijak pada konstitusi, biar langit runtuh AD/ART tetap ditegakkan," kata Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Tamliha menjelaskan dalam rapat pengurus harian DPP PPP terdapat permintaan tertulis agar Suryadharma Ali mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Tamliha mengaku keberatan. Sebab, Ketum hanya dapat diganti melalui forum Muktamar.

Sementara, kata Tamliha, pemberhentian SDA sudah cukup melalui rapat pengurus.

"Saya berbeda pendapat, pemberhentian ketua umum lewat muktamar. Kalau memberhentikan dia lewat muktamar luar biasa. Sama saja Nasdem dan Golkar, Ical tak bisa diganti kalau bukan lewat munas," kata Anggota Komisi I itu.

Tamliha pun menduga percepatan pemecatan SDA dikarenakan adanya pihak-pihak yang ingin berpindah koalisi. Terutama berpindah ke kubu Jokowi-JK.

"Sepertinya PPP akan berpindah dari komitmen, ada kesan pindah dukungan. Apalagi Suharso (Waketum PPP) yang membuat tawaran untuk ketum mundur," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Pengurus Harian (RPH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang digelar di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9), dini hari, memutuskan untuk memecat Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum DPP.

Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy dalam konfrensi persnya usai menggelar RPH, menyebutkan SDA telah melanggar pasal 10 ayat 1 huruf c dan d.

SDA kata Romy telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas kasus penyelenggaraan haji saat SDA masih menjabat sebagai Menteri Agama.

"Status hukum yang bersangkutan membatasi gerak dan fungsinya sebagai Ketua umum Partai Politik pada layaknya," katanya.