TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, turut hadir dalam rapat koordinasi nasional bupati se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid. Rapat luar biasa tersebut terkait dengan RUU Pemilukada di mana kepala daerah akan dipilih DPRD.

Menurut Zumi, jika RUU tersebut disahkan, Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi karena Indonesia menganut sistem presidensial.

"Disampaikan tadi bahwa rata-rata para ahli mengatakan kalau kita kembali (pilkada tidak langsung) berarti kita mundur. Kedua, DPR sekarang kan mau dilantik sedangkan ini sangat menentukan nasib bangsa ke depan," ujar Zumi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Terkait nasib RUU tersebut, Zumi berharap DPR bisa memutuskannya dengan pertimbangan kebaikan terhadap masyarakat.

Zumi pun enggan menegaskan sikap politiknya apabila RUU tersebut disahkan. Zumi mengaku akan menunggu sikap DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

"Akan kita lihat arahan dari PAN bagaimana. Sampai sejauh ini belum ada. RUU ini masih rancangan, nanti setelah disahkan aplikasi ke depannya apa. Sampai saat ini prioritas saya adalah bupati," ujar pria yang pernah membintangi beberapa film dan sinetron itu.