TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, tidak memungkiri Pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan DPRD dapat membuka celah praktik transaksi politik di kalangan elite.

Karena itu, harapnya, peran lembaga penegak hukum harus dimaksimalkan. "Kalaupun di pilkada tidak langsung ada politik uang kan ada KPK dan PPATK. Dan civil society untuk mengontrol," kata Herdi Sahrasad kepada Tribunnews.com, Minggu (14/9/2014).

Meski begitu, kata Herdi, pilkada tak langsung juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menghemat biaya. "(Manfaatnya--red) penghematan biaya, mencegah konflik sosial dan horizontal di daerah, dan seleksi calon kepala daerah lebih selektif," kata Herdi.

Di sisi lain, Herdi juga tak menampik jika pilkada langsung justru banyak memberikan hal buruk. Di antaranya, terjadinya politik uang ke masyarakat. "Kalau pilkada langsung itu kan uang langsung ke rakyat," imbuhnya.