TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum memutuskan secara final jumlah kementerian yang akan ada pada pemerintahan mendatang.

Demikian dikatakan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Putro Sandjojo dalam seminar 'Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK', di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Saat ini, kata Eko, Jokowi-JK masih mempertimbangkan apakah 27 atau 34 kementerian. Hal itu masih menjadi dua opsi yang dibahas Jokowi-JK.

"Jadi ada dua opsi. Sebab banyak kementerian yang saat ini tumpang tindih, jadi enggak efektif. Cukup 27 kementerian tapi pertahankan kementerian yang strategis," kata Eko.

Ia mengungkapkan jika Jokowi-JK tetap mempertahankan 34 kementerian di era SBY, hal itu memudahkan menteri langsung bekerja usai dilantik.

"Kalau dipertahankan (34 kementerian), tentu kelebihannya, pemerintah mendatang kalau sudah dilantik, nantinya bisa langsung bekerja," tuturnya.

Eko juga mengusulkan adanya peleburan di tingkat Direktorat Jenderal disetiap kementerian.

"Kalau 34, tidak ada yang dileburkan, tetapi ada beberapa Dirjen yang dimaksimal. Jadi di level Dirjen lebih mana yang diperlukan. Tapi itu semua progretatiff Presiden. Maka kita nantikan saja apa keputusannya," kata Eko.