TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, mengaku kecewa dengan aksi-aksi yang dilakukan Suryadharma Ali (SDA), pascapemecatan mantan Menteri Agama itu dari kursi Ketua Umum DPP PPP.

Kepada wartawan di lokasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014), Emron mengatakan pascapemecatan pada Rabu pekan lalu, SDA praktis sudah tidak memiliki hubungan apa-apa pada PPP kecuali sebagai mantan Ketua Umum DPP.

"Kalau masih ada gerakan yang dilakukan oleh pak SDA, maka kegiatan atau gerakan itu adalah gerakan yang tidak punya landasan hukum dan hanya tunjukan betapa rendahnya pemahaman beliau terhadap konstitusi partai," katanya.

SDA dipecat pada Rapat Pengurus Harian (RPH), karena bersikukuh menjabat Ketua Umum, walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan status tersangka atas dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji. SDA pun meninggalkan rapat sebelum pemecatannya ditetapkan, dalam RPH mengukuhkan Emron sebagai penggantinya.

SDA tidak menerima pemecatannya, dan menganggap keputusan RPH itu tidak sah. Ia bahkan mengeluarkan surat pemecatan terhadap pengurus partai yang memecatnya, seperti Emron, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Syaifudin dan Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy.

Kesalahan-kesalahan SDA menurut Emron sudah jelas, dan pemecatan SDA pun sudah sesuai aturan yang tertuang di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Beliau sudah dipecat atau diberhentikan, sejak itu bukan lagi Ketua Umum partai, karena itu segala pernyataan perbuatan tanda tangan yang mengatasnamakan partai sudah tidak berlaku lagi, artinya dalam bahasa yang kasar surat apapun yang dia buat adalah sampah," tandasnya.