JK: Koordinasi Kementerian Perlu Disederhanakan
"Cara kerja dan prosesnya harus kita perbaiki, supaya ada kecepatan dan ada keputusan," kata JK.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan cara kerja dan koordinasi antarmenteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-JK harus lebih sederhana dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sehingga kinerjanya akan jauh lebih efektif.
JK usai peluncuran film Tabula Rasa, di di XXI, Epicentrum, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014), menyebutkan bahwa salah satu keluhannya tentang pemerintahaan saat ini adalah soal lambannya pengambilan keputusan, sehingga tidak bisa memberi kepastian pada pihak lain.
"Cara kerja dan prosesnya harus kita perbaiki, supaya ada kecepatan dan ada keputusan," katanya.
Saat ditanya apa yang perlu diubah dari kabinet Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), JK enggan menyebutkan, karena menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat.
"Nanti lah, kalau dibuka disini nanti susah," ujarnya.
Dalam kabinet Jokowi - JK rencanannya akan terdiri dari 34 Menteri, dan 3 di antaranya adalah Menteri Kordinator (Menko), yang nama-nama kementeriannya masih dibahas. Dari 34 kementerian itu, 16 di antaranya sudah disiapkan untuk kader partai politik, sedangkan sisanya adalah profesional murni.
Eko Sandjojo, Deputi Tim Transisi Jokowi - JK, usai pengumuman jumlah kabinet oleh Jokowi-JK di Rumah Transisi mengatakan akan ada sejumlah lembaga yang akan dihapuskan.
Namun Eko menyatakan hal itu masih terus dibahas hingga kini, dan belum bisa dipublikasikan.