TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan bahwa tidak mungkin kabinet Joko Widodo (Jokowi) - JK akan murni dari menteri yang tidak berasal dari partai politik (parpol). Oleh karena itu pihaknya menyediakan 16 kursi menteri untuk parpol, dari 34 menteri di kabinetnya.

Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014), JK mengatakan harus ada hubungannya antara pemerintah dan parlemen, sehingga program-program pemerintah bisa diperjuangkan di parlemen.

"Ini syarat koalisi, tidak bisa semua murni profesional, Itu realitas politik kita," katanya.

Partai yang hendak mengajukan nama kadernya untuk dicalonkan sebagai menteri, bisa mengajukan nama-nama ke Jokowi - JK. Sang kandidat akan diseleksi administrasi, serta mengikuti uji kelayakan.

"Kita menilai, itu berdasarkan pendidikan dan pengalaman," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa publik tidak perlu sanksi terhadap kader-kader parpol yang ditunjuk sebagai menteri. Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat itu menerangkan bahwa banyak juga kader-kader parpol yang profesional.

"Orang parpol banyak yang pintar-pintar. Misalkan PDIP (red: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), banyak yang pintar. Kader Partai Nasdem juga banyak mantan pengusaha" terangnya.

Rencanannya pembahasan soal menteri akan dilakukan setelah pelantikan Jokowi - JK, pada 20 Oktober mendatang. Menjelang 20 Oktober ia mengakui banyak juga nama-nama yang digadang-gadang untuk masuk kabinet, namun JK enggan membahas hal itu.

"Belum waktunya, ini masih ada satu bulan lebih," tandasnya.