TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Suryadharma Ali (SDA) yakin Kementerian Hukum dan HAM tidak menerima kepengurusan M Romahurmuziy Cs. Sebab, Rapat Pimpinan Nasional (Rampimnas) tidak berwenang menyusun kepengurusan.

"Sebab rapimnas hanya forum yang dihadiri ketua DPW se-Indonesia mengkoordinasikan keputusan partai," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Syaifullah Tamliha, Rabu(17/9/2014).

Ia mencontohkan penetapan dukungan calon presiden juga melalui rapat pimpinan nasional. Sedangkan forum di bawah rapimnas untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Di bawahnya lagi rapimcab (rapat pimpinan cabang) itu bupati dan walikota. (Rapimnas) tidak ada wewenang," imbuhnya.

Tamliha mengatakan penyelesaian akhir konflik terdapat dalam forum muktamar. Pasalnya, muktamar merupakan forum keputusan tertinggi PPP.

"Saya mengajak agar (mereka) bersaing di muktamar, muktmar akan dihadiri 497 DPC. Kemudian 33 DPW, diserahkan saja kepada pemilik hak mau menentukan arah partai mau kemana," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengaku tidak berambisi sebagai ketua umum dan sekjen PPP. Terpenting, katanya, partai dapat melewati konflik internal.

"Saya paham konstitusi partai," tuturnya.