TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai kebijakan presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo menghapus wakil menteri dianggap tepat.

Kebijakan Jokowi untuk menyisakan wakil menteri luar negeri dalam struktur pemerintahannya dinilai sebagai langkah penghematan. Adanya kebijakan Jokowi untuk menyisakan wakil menteri karena permasalahan luar negeri sangat penting.

"Saya masih percaya sama niat baik Jokowi-JK untuk melakukan penghematan. Oleh karena itu, saya senang meskipun belum terjadi perampingan juga mulai menyeleksi wakil-wakil menteri saat ini tidak digunakan dengan maksimum untuk dihilangkan saja,"ujar Kristiadi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014) siang.

Menurutnya wakil menteri luar negeri perlu dipertahankan karena akan sangat membantu mengurusi isu-isu global yang semakin besar dan penting. Kedudukan wakil menteri luar negeri akan mampu mengurusi manajemen baik yang bersifat internal.

"Saya setuju seminimal mungkin, wamenlu saja dan yang lain tidak usah,"ujar Kristiadi.

Meskipun Jokowi tidak menerapkan kebijakan untuk merampingkan kabinet, lagi-lagi Kristiadi kembali memuji kebijakan tersebut. Kebijakan Jokowi untuk memotong anggaran rapat, pengadaan mobil baru dan kebijakan Jokowi lainya telah membuat orang-orang di pemerintahan waspada.

"Bagi saya isu tidak hanya sekedar itu saja. Bagaimana dia (Jokowi) menghapus soal wamen dan bagaimana mewujudkan untuk melakukan penghematan itu baik sekali,"jelas Kristiadi.

Lebih lanjut, Kristiadi menuturkan langkah Jokowi tidak jadi merampingkan kabinetnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Beberapa sulitnya untuk merampingkan kabinet yaitu permasalahan waktu, anggaran dan urusaan birokrasi pengelolaan.