TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidiq menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membatalkan niatannya untuk menyediakan jatah menteri bagi kader partai-partai yang tidak mendukung Jokowi - Jusuf Kalla (JK).

Kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014), Mahfud menyebutkan hal itu justru akan menyulitkan Jokowi, oleh karena itu ia menyarankan agar Jokowi fokus mengurus partai-partai yang selama ini mengusungnya.

"Jokowi konsentrasi saja bagi-bagi kursi antar partai koalisi, nanti kalau nawarin di luar koalisi nanti lebih pusing," katanya.

Dalam kabinet Jokowi - JK disediakan 34 Kementerian, dengan tiga diantaranya adalah Menteri Kordinator (Menko), yang nama-namanya masih di bahas. Dari 34 Kementerian itu, 16 di antaranya adalah jatah untuk kader partai pengusung Jokowi - JK, sedangkan sisanya adalah jatah untuk profesional non-partai.

Jokowi dalam sebuah kesempatan wawancara juga menyebutkan kursi-kursi untuk profesional dari partai tidak terbatas untuk partai pengusungnya saja, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai NasDem.

Sedangkan PKS sendiri adalah partai pengusung Koalisi Merah Putih (KMP), yang pada pemilu presiden (pilpres) 2014 mendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Selain PKS partai pengusung KMP adalah Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.