Ruhut Yakin Anggota DPR dari Demokrat Tidak Membelot
"100 persen tidak ada (yang membelot). Kami selalu solid, bulat," kata Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat telah menentukan sikap terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendukung pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara langsung bukan melalui DPRD.
Juru bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku seluruh kader Demokrat terutama yang ada di DPR akan mengikuti sikap partai mendukung pilkada langsung.
Ia pun yakin tidak ada kader yang membelot dari sikap partai.
"100 persen tidak ada (yang membelot). Kami selalu solid, bulat," kata Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Ruhut menuturkan, setiap kader partainya akan patuh pada pakta integritas yang mengikat selama menjadi anggota Demokrat. Menurutnya, pakta integritas itu dibuat oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kesolidan partai kami tak perlu diragukan. Bahkan ada anggota kami yang melaksanakan voting saat berada di rumah sakit," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.
"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarif kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).
Syarif mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki.
"Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," katanya.
