TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Albert Hasibuan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menilai, keberadaan Wantimpres harus dipertahankan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, usulan atau saran dari Wantimpres akan membuat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih sempurna.

"Wantimpres itu ada di dalam konstitusi. Jadi mau nggak mau kalau kita mendasari konstitusi harus ada," ujar Albert di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Dia menjelaskan, Wantimpres selama ini memberikan nasihat dan pertimbangan langsung kepada presiden. Dampak Wantimpres, sebut Albert, memang tak bisa dihitung secara pasti. Apalagi, Wantimpres hanya bisa memberikan rekomendasi. Pelaksanaan tetap bergantung pada Presiden.

"Tapi tentu nasihat itu membuat kebijakan itu menjadi sempurna dan tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan. Salah satunya seperti reformasi hukum," ucap dia.

Apabila keberadaan Wantimpres dipertahankan, Albert menyarankan agar orang yang dipilih Jokowi untuk menduduki posisi di Wantimpres lepas dari segala atribut yang melekat seperti partai politik hingga pengusaha.

Jokowi berniat merampingkan kabinetnya. Salah satu langkag yang ingin diambil, yakni melebur Unit Kerja Presiden bidang bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Jokowi-JK juga akan merampingkan lembaga non-kementerian lain yang cukup banyak dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.