Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo berupaya akan menguatkan lembaga kepresidenan dengan menekankan semangat efisiensi dalam pemerintahannya.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto juga mengatakan lembaga kepresiden bertujuan untuk mendukung skala prioritas kinerja presiden dengan mengintegasikan lembaga kepresidenan sebelumnya. Lembaga presiden ini nantinya diharapkan akan terintegrasi dengan unit-unit kerja yang direkrut dari putera-puteri terbaik bangsa baik dari bidang akademisi, penelitian, maupun bidang lainnya.

"Orang-orang ini perlu dapat tempat dan apresiasi di negeri ini,"ujar Hasto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (18/9/2014).

Hasto menambahkan, pendekatan ini dilakukan, lebih kepada efektivitas kinerja bukan karena kurangnya keselarasan dibeberapa lembaga sebelumnya. Adanya unit kerja yang efektif akan memberikan kewenangan bagi presiden sebagai single chief excecutive.

"Jadi unit kerja kepresidenan harus mengambil terobosan dan langkah terhadap kebijakan yang diambil sifatnya mempercepat. Ini tujuan dari ruang integrasi unit kerja,"kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, lembaga kepresidenan ini juga tidak harus berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetapi bisa berasal dari orang-orang yang mempunyai kompetensi khusus.

Sebelumnya, Jokowi berencana meleburkan lembaga kepresiden menjadi tiga. Lembaga kepresidenan sekarang ini terdiri dari Sekretariat Negara (Sekneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Staf Khusus Keperesidenan, dan Dewan Penasehat presiden.

Selain itu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membentuk unit khusus yang bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Unit ini bernama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).