TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan penunjukkan Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Prof Dr Dato Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh.

"Pengangkatan Dato Tahir sebagai penasehat panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit merupakan hal yang aneh dan baru kali ini terjadi dalam sejarah TNI," kata Hasanuddin dalam keterangan persnya, Jumat (19/9/2014).

Hasanuddin menuturkan, TNI adalah organisasi khusus yang disusun untuk menunaikan tugas-tugas tempur. Sehingga menurutnya, tidak mengenal istilah 'penasihat', karena yang lazim adalah staf ahli, staf umum, atau asisten.

"Menasehati apa? Dan siapa yang dinasehati? Istilah yang baku sesuai aturan dan kebiasaan adalah staf ahli, staf umum, atau asisten sesuai dengan Undang-undang TNI maupun Perpres yang ada," tuturnya.

Masih kata Hasanuddin, mengenai kesejahteraan TNI merupakan tanggung jawab negara dan anggarannya diatur atau dialokasikan melalui APBN. Anggaran tersebut kata Hasanuddin didistribusikan sesuai aturan perundang-undangan.

"Jadi tak perlu seseorang atau badan penasihat untuk kesejahteraan prajurit. Yang dibutuhkan adalah kebijakan politik negara untuk mengalokasikan anggaran tersebut," tegasnya.

Dirinya pun mempertanyakan siapa yang akan dinasehati oleh Dato Tahir dan apa yang akan dinasihatkan. Apakah nantinya Dato Tahir akan menasihati urusan kesejahteraan prajurit melalui kegiatan bisnis?

"Bisnis TNI pun juga sudah dilarang oleh UU TNI nomor 34 tahun 2004," tandasnya.