TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petinggi Partai Demokrat mengatakan partainya mendukung sistem electronic voting dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem itu dianggap menjawab kekhawatiran Pemilu langsung yang mahal.

"Kami semua mendorong ke arah e-voting ini," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Perspektif Indonesia di restoran Rarampa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2014) siang.

Selain menjadikan pemilihan umum lebih murah, sistem yang tergolong baru tersebut diprediksi mendapat perhatian publik. Alhasil, partisipasi pemilihan umum diprediksi meningkat. Tentunya, dengan sosialisasi yang tepat terlebih dahulu.

Di sisi lain, Didi mengatakan, sistem itu tetap memungkinkan terjadinya praktik 'money politic'. Oleh sebab itu, sistem Pemilu e-voting harus didahului oleh komitmen penegakan hukum yang kuat.

"Sanksi pidana terhadap pelaku politik uang harus lebih tegas. Kan selama ini aparat pemantau Pemilu bisa. Bawaslu misalnya, itu nyaris tak terasa taringnya. Malah ada oknum yang bermain di sana," ujar Didi.

Seperti diberitakan, Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki sistem teknologi karya bernama electronic voting. Sistem ini sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Dengan teknologi ini, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat. Untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.

"Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya," ujar Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT.