TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kependudukan merupakan jawaban presiden terpilih atas problema kependudukan yang selama ini dialami Indonesia. Selain itu merupakan realiasasi dari janji dan program serta visi misi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Andar menyambut baik rencana membentuk Kementerian Kependudukan mengingat persoalan ini menjadi problem besar di kemudian hari. Sebab selama ini orang tidak peduli lagi pada Program Keluarga Berencana (KB) padahal Program KB efektif menekan jumlah penduduk.

Selain itu, masalah kependudukan bukan hanya masalah nasional Indonesia saja melainkan menjadi persoalan global, ketika ledakan pendudukan dunia tidak bisa diatasi dengan baik. Ini akan berdampak pada kesulitan di bidang pangan, papan, energi, dan kesejahteraan umat manusia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka sebaiknya presiden terpilih Jokowi memilih menteri untuk menduduki pos kementerian baru itu dari tokoh yang benar benar ahli di bidang kependudukan.

“Saya kira Sonny Harry B Harmadi merepresentasikan profesionalisme. Sebab di ahli dan selama ini berkutat dalam persoalan kependudukan sebagai Kepala Lembaga Demografi UI,” ujar Direktur Indo Strategi, Andar Nubowo, MA, usai menjadi pembicara pada acara “Perspektif Indonesia” bertema Kabinet Jokowi: Tantangan Pemerintahan Ke depan’, di pressroom Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Senayan, Jumat (19/9).

Diakui Andar, pembentukan Kementrian Kependudukan ini merupakan eksperimen berani dari Jokowi-JK, karena itu kita harus memberi apresiasi agar eksperimen demi untuk penyelesaian persoalan kependudukan dan kepentingan pembangunan berjalan sesuai harapan.

“Jadi, jika masalah kependudukan ditangani secara tepat, oleh orang tepat dalam kementerian baru, maka, suatu ketika kita akan memiliki data tunggal kependudukan Indonesia. Ini bermanfaat untuk melacak pelaku korupsi, menekan penyelewenangan kekuasaan, dan sangat berguna untuk kepentingan politik dan demokrasi misalnya soal DPT atau daftar pemilih tetap pemilu,” ujar Andar.

Sementara pengamat politik Unas, Alfan Alfian yang juga menjadi pembicara diskusi itu mengatakan bahwa Jokowi -JK berusaha membentuk Kementerian Kependudukan dan juga Kementerian Maritim, antara lain untuk memenuhi janji selama kampanye kemarin.

”Ini eksperimen ya, atau tepatnya inovasi. Karena itu harus memiliki kekuatan atau keunggulan yang bisa dilihat masyarakat. Untuk itu orang yang ahli sangat diharapkan bisa mewujudkan itu," katanya.