Megawati Bersedia Pimpin PDIP Lagi

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima aspirasi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PDI-P seluruh Indonesia yang memintanya kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Salah satu alasan Megawati menerima permintaan tersebut adalah keinginan membantun Joko Widodo menjalankan pemerintahannya.

"Sehingga saya melihat ke depan, ini terutama untuk membantu presiden Pak Jokowi yang Insya Allah dilantik pada 20 Oktober," kata Megawati, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).

Megawati menjelaskan, dirinya berpengalaman di partai politik dan merupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Dengan begitu, ia yakin ada banyak manfaat yang dapat dibagi saat Jokowi menjalankan pemerintahannya lima tahun ke depan.

Sedangkan manfaat untuk partai, kata Megawati, kepengurusan baru nanti tak perlu memulai semuanya dari nol. Pasalnya, Megawati merasa telah menguasai seluk beluk PDI-P dan telah memiliki program yang bisa dilanjutkan oleh di periode 2015-2020.

"Banyak faktor yang harus dipikirkan, tapi mereka (DPD PDI-P) sudah mengerti karena partai kami bagai sebuah keluarga," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, seluruh Ketua DPD PDI-P meminta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Heru Sudjatmoko yang menjadi delegasi Ketua DPD PDI-P se-Indonesia di Rakernas IV PDI-P.

Steering Commitee Rakernas IV PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, usulan yang disampaikan Heru tak dijadwalkan sebelumnya. Pasalnya, agenda rakernas hari ini adalah mendengarkan pandangan umum dari seluruh pimpinan PDI-P di daerah.

Ia menuturkan, dalam rakernas tersebut, Heru mendapat kesempatan pertama berbicara karena menjadi tuan rumah Rakernas IV PDI-P. Heru juga menjadi delegasi DPD PDI-P atas kesepakatan seluruh Ketua DPD PDI-P yang menggelar rapat di malam sebelumnya.

"Aspirasi ini akan jadi keputusan rakernas dan mengikat secara keseluruhan kader partai di semua tingkatan," kata Andreas.