Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf angkat bicara mengenai sikap partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, fraksi Demokrat tentu akan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh DPP Demokrat.

"Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari DPP, Fraksi Partai Demokrat akan ikuti arahan DPP. Jadi kami akan selalu ikut," kata Nurhayati di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Wakil Ketua Umum Demokrat itu menilai wajar dengan adanya sanksi yang diberikan kepada kadernya jika tak mengikuti intruksi DPP. Namun, dirinya tidak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada kader yang membangkang.

"Saya kira itu hal wajar (sanksi kepada kader), kemarin juga juga ada beberapa anggota yang tidak bersama-sama. Sanksi itu kami serahkan ke DPP," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.

"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarif kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Syarif mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki.

"Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," katanya.