TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir dengan isu Demokrat terkait RUU Pilkada. Demokrat diketahui memilih sikap Pilkada langsung dengan berbagai syarat.

Namun terdapat kabar, anggota fraksi Demokrat banyak yang tidak hadir pada rapat pengesahan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang digelar 25 September 2014.

"Engga khawatir, itu pilihan politik masing-masing, kita engga bisa mendesak fraksi lain seperti apa, yang pasti kita menolak Pilkada lewat DPRD, itu hak politik setiap partai," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Puan mengatakan pihaknya tetap berkomunikasi dengan pimpinan fraksi-fraksi RUU Pilkada. "Kita membicarakan bagaimana bangsa ini kedepan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Melani Leimena Suharli mengungkapkan adanya pesan singkat kepada seluruh anggota fraksi. Hal itu terkait dengan rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada 25 September 2014.

Demokrat telah memilih pilkada secara langsung. "Ada SMS, harus datang tanggal 23-30 September 2014, yang didaerah dan diluar negeri harus pulang dan masuk ke DPR," kata Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli disela-sela acara Press Gathering di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014).

Pesan singkat itu berasal dari Ketua Fraksi DPR Nurhayati Ali Assegaf. Melani mengatakan kehadiran anggota fraksi Demokrat dirasa penting dalam rapat itu. Diprediksi rapat keputusan RUU Pilkada akan diakhiri dengan sistem voting. "Ini menjadi sebuah keseriusan," katanya.