Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Golkar Hormati Keputusan Demokrat Dukung Pilkada Langsung

Partai Golkar menghormati sikap yang diambil oleh partai Demokrat terkait RUU Pilkada.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Golkar Hormati Keputusan Demokrat Dukung Pilkada Langsung
Warta Kota/henry lopulalan
Anggota Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) membentangkan spanduk menolak RUU Pilkada saat aksi di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014). Lisuma menolak sistem pemilihan kepala daerah tak langsung yang tertuang dalam draf RUU Pilkada dan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak pilkada tak langsung. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menghormati sikap yang diambil oleh partai Demokrat terkait RUU Pilkada. Golkar diketahui menghendaki Pilkada dilakukan melalui DPRD, sedangkan Demokrat ingin agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

"Kita ini harus terbiasa menghormati sikap politik yang disampaikan. Bahkan sampai menit terakhir, kalau itu memang kewenangan. Dan hak bebas merdeka itu disampaikan seperti itu," kata Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2014).

Priyo menuturkan, tidak hanya partai politik yang terbelah terkait RUU Pilkada, menurutnya orang-orang kampus pun terbelah menyikapi hal tersebut. Menurutnya, kajian awal RUU Pilkada dari kalangan akademisi yang menyatakan Pilkada tidak langsung.

"Kalau mau fair kajian awal pemilihan tidak langsung itu juga dari kalangan akademisi. Kalau sekarang Mendagri berbalik ya saya tidak mau bertanya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.

"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarif kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Berita Rekomendasi

Syarif mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki.

"Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas