TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wawan Ichwanuddin, mengatakan, peta suara fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas. Pasalnya, dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah catatan.

"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat, tetapi ada catatan-catatan yang diberikan sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan dihubungi dari Jakarta, seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung di DPR jika beberapa catatan itu tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

Di sisi lain, jika Demokrat benar mendukung pilkada langsung oleh rakyat, patut dipertanyakan pula apakah seluruh kader Demokrat yang berjumlah 158 orang akan datang dalam sidang paripurna pada 25 September mendatang untuk memenangkan suara jika terjadi voting.

"Suara Demokrat ini yang paling menarik untuk dicermati. Apa yang dinyatakan DPP Partai Demokrat kemarin itu belum jaminan di DPR," ujar dia.

Sementara itu, terkait terbelahnya suara Golkar, Wawan menilai hal itu tidak akan memengaruhi suara mayoritas kader Golkar di DPR untuk mendukung pilkada oleh DPRD. Wawan mengatakan, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama sejumlah petinggi di DPP masih bisa mengonsolidasikan suara kader di DPR.

"Suara Golkar yang terbelah itu kemungkinan hanya satu-dua orang saja, layaknya saat voting masalah kasus Century," ujar dia.

RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang, melalui sidang paripurna. Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD, sementara koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, ditambah Demokrat, mempertahankan pilkada langsung.